JAKARTA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meluncurkan kerangka kerja untuk pendekatan negaranya terhadap kecerdasan buatan (AI). Albanese mengatakan AIakan menjadi pusat produktivitas, ketahanan ekonomi, dan kemampuan kedaulatan Australia.
Dalam pidatonya di Universitas Sydney, Albanese menerangkan serangkaian standar baru untuk AI yang akan memberikan aturan bagi pusat data, memaksa mereka untuk meminimalkan penggunaan air dan menanggung atau memasok daya mereka sendiri.
Albanese, seperti dikutip Australian Broadcasting Corporation, menyebut perusahaan AItidak akan dapat menggunakan buku, musik, seni, atau berita Australia untuk melatih AI "tanpa kendali dari seniman tersebut."
Perdana menteri akan mencari persetujuan dari para menteri negara bagian dan kepala menteri wilayah mengenai serangkaian standar baru tersebut pada rapat Kabinet bulan depan.
Memperingatkan Australia memiliki waktu yang sempit untuk menetapkan "izin sosial" AI, Albanese mengakui adanya kesenjangan dan risiko dalam pendekatan yang saat ini masih terfragmentasi terhadap teknologi tersebut.
"Australia memiliki kesempatan untuk membangun izin sosial AI sebelum investasi besar menjadi mapan, dengan mengakui bahwa pemerintah tidak dapat menunggu sampai perusahaan-perusahaan tersebut telah membangun pusat data sebelum menegosiasikan persyaratan," sambungnya dilansir ANTARA dari Anadolu, Rabu, 15 Juli.
Albanese meyakinkan para musisi, penulis, dan seniman Australia, mereka akan tetap memegang kendali atas karya mereka dan dapat menentukan harga dalam kesepakatan hak cipta apa pun dengan perusahaan AI.
Namun, pidatonya itu tidak mencakup pengumuman yang meyakinkan terkait dengan undang-undang khusus AI, pendanaan, insentif pajak, hak cipta, peraturan konsumen, atau hak-hak tempat kerja, dengan langkah-langkah spesifik yang diharapkan akan menyusul setelah konsultasi.
BACA JUGA: #
Tetapi Albanese menegaskan akan mencari persetujuan negara bagian dan wilayah untuk pusat data yang "jelas, konsisten, dan wajib" pada pertemuan Kabinet bulan depan mengenai serangkaian standar baru.
Undang-undang untuk standar itu kemudian akan diajukan ke parlemen awal tahun depan.
Saat ini, Australia Selatan adalah satu-satunya negara bagian dengan kerangka kerja pusat data khusus.
Perdana menteri memperingatkan perusahaan teknologi meskipun pemerintah akan bekerja sama dalam berbagi informasi faktual, "tidak semua yang diproduksi di Australia dapat diambil begitu saja."
"Tidak ada perusahaan yang boleh menggunakan buku, musik, seni, atau berita Australia untuk membangun atau melatih AI tanpa kendali dari sang seniman, dan itu termasuk kendali sang seniman atas harga dan nilai karya mereka," katanya.
"Kantor AI" baru yang akan berada di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet sedang dibentuk untuk mengoordinasikan pekerjaan yang sudah berjalan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, iklim, dan energi, hak cipta, dan pertahanan, lanjutnya.
"Kita tidak boleh memperlakukan AI sebagai ancaman terhadap lapangan kerja yang baik. Kita harus menggunakannya sebagai instrumen untuk membantu menciptakan lapangan kerja tersebut," ujarnya.
[ Add VOI as a Preferred Source Follow VOI news updates across Google. +
](https://www.google.com/preferences/source?q=https://voi.id)
Tag Terpopuler
[#prabowo subianto](https://voi.id/tag/15/prabowo-subianto)
[#donald trump](https://voi.id/tag/29/donald-trump)
[#piala dunia 2026](https://voi.id/tag/9889/piala-dunia-2026)
[#febrie adriansyah](https://voi.id/tag/15361/febrie-adriansyah)
[#konflik timur tengah](https://voi.id/tag/18400/konflik-timur-tengah)