JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang menjajaki kemungkinan pembentukan badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan (AI), menurut laporan Bloomberg.
Rencana tersebut disusun setelah para eksekutif di Silicon Valley menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sejumlah langkah mendadak, yang baru-baru ini diambil AS, untuk memperlambat adopsi sistem AI canggih, kata laporan tersebut.
Dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 18 Juli, menurut beberapa sumber, badan pengawas independen yang akan serupa dengan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Rencana yang sedang dikembangkan bersama dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent itu saat ini sedang ditinjau oleh Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Seorang sumber mengatakan Trump belum meninjau rencana tersebut.
اقرأ أيضا: #
Mekanisme baru itu akan memungkinkan perwakilan dari kedua industri tersebut untuk memainkan peran lebih signifikan dalam pengembangan bersama standar keamanan AI.
Pada akhir Juni lalu, pengembang AI Anthropic mengumumkan Pemerintah AS telah memulihkan akses ke model AI terkuatnya, yakni Mythos 5, terhadap beberapa lembaga keamanan AS.
Sebelumnya, AS memblokir akses ke model Mythos 5 dan Fable 5 milik perusahaan tersebut bagi pemerintah dan warga negara asing atas pertimbangan keamanan nasional.
Kecerdasan buatan merupakan elemen kunci dalam agenda Presiden Donald Trump untuk mempertahankan keunggulan posisi AS di bidang teknologi, memastikan daya saing ekonomi, serta memperkuat keamanan nasional.
[ Add VOI as a Preferred Source Follow VOI news updates across Google. +
](https://www.google.com/preferences/source?q=https://voi.id)
Tag Terpopuler
[#prabowo subianto](https://voi.id/tag/15/prabowo-subianto)
[#donald trump](https://voi.id/tag/29/donald-trump)
[#piala dunia 2026](https://voi.id/tag/9889/piala-dunia-2026)
[#febrie adriansyah](https://voi.id/tag/15361/febrie-adriansyah)
[#konflik timur tengah](https://voi.id/tag/18400/konflik-timur-tengah)